SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1              Latar belakang

Tenaga kerja adalah satu elemen terpenting dalam setiap perusahaan atau entitas usaha. Suatu produk tidak akan tercipta tanpa adanya salah satu faktor produksi ini. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja sangatlah vital dalam sebuah perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa.

Perusahaan memang tidak dilarang untuk mencari laba sebesar-besarnya, namun jangan sampai merugikan tenaga kerja. Perusahaan harus mampu memenuhi kewajibannya memenuhi hak para karyawan perusahaanya. Tenaga kerja atau karyawan perusahaan yang telah mengabdikan dirinya pada perusahaan tertentu tentunya akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah yang sesuai dengan kinerja dan prestasi masing-masing tenaga kerja. Perusahaan dalam menentukan gaji dan upah pekerja harus berpedoman pada jam kerja tenega kerja. Selain itu, prestasi pekrja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan juga turut diperhitungkan dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja.

Penentuan gaji dan upah tenaga kerja memang terlihat sepele, namun dalam pelaksanaannya sangatlah kompleks, apalagi bagi perusahaan yang belum memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang bersifat objektif terhadap para karyawannya. Sistem penggajian dan pengupahan yang baik dan benar merupakan salah satu faktor terpenting dalam terpenting perusahaan, karena hal ini juga turut menentukan produktifitas suatu perusahaan.

Dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja harus sesuai indikator. Indikator yang benar dalam penentuan besaran gaji dan upah dalam perusahaan merupakan kebutuhan pokok dalam setiap perusahaan. Indiakator yang digunakan harus sesuai agar kinerja tenaga kerja dalam perusahaan dapat dihargai oleh perusahaan dengan sesuai.

1.2              Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapt dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1        bagaimana sistem penggajian dan pengupahan yang baik dalam perusahaan manufaktur,

1.2.2        apasaja indikaor yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur?

1.3              Tujuan

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini untuk:

1.3.1        menjelaskan sistem penggajian dan pengupahan yang baik dalam perusahaan manufaktur,

1.3.2        mendeskripsikan indikator yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur.

1.4              Manfaat

Manfaat dari karya tulis ilmiah ini untuk:

1.4.1        memberi wawasan pengetahuan tentang sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur,

1.4.2        mengetahui indikator yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah dalam perusahaan manufaktur.

BAB 2. LANDASAN TEORI

Gaji dan upah yang sesuai merupakan hak yang dituntut oleh setiap tenaga kerja pada perusahaan, perusahaanpun harus memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak para pekerja karena mereka telah berjasa dalam proses produksi. Gaji dan upah sama-sama balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja, namun faktanya kedua hal ini berbeda. Gaji merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mempunyai jabatan manajer, kepala bagian atau tenaga kerja (karyawan) lain yang bersifat tetap dalam perusahaan manufaktur tersebut, pemberian balas jasa tersebut biasanya dibayarkan setiap satu bulan sekali. Upah identik dengan tenaga kerja pelaksana (buruh) atau tenaga kerja harian, balas jasa atas pekerjaanya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah produk yang dihasilkan oleh karyawan.

Gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur dapat diklasifikasikan menjadi gaji dan upah tenaga kerja langsung dan gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung. Gaji dan upah tenaga kerja langsung adalah gaji dan upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang bersentuhan dengan proses produksi suatu produk, contohnya pekerja pengepakan, pekerja pencampuran bahan, tenaga kerja produksi. Gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung dalam perusahaan manufaktur merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang tidak bersentuhan langsung dengan proses produksi, contohnya pengawas produksi, manajer. 

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir, hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan semakin banyaknya perusahaan manufaktur diIndonesia. Perusahaan-perusahaan besar dunia banyak menanamkan  investasinya diIndonesia dengan membangun anak perusahaan atau membangun perusahaan baru diIndonesia. Salah satunya perusahaan manufaktur yang berkembang pesat saat ini.

Sistem yang merupakan jaringan prosedur-prosedur harus dijalankan secara bersama-sama dan bersinergi antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Salah satu sistem  yang sering menjadi masalah krusial dalam perusahaan manufaktur adalah sistem penggajian dan pengupahan. Sistem penggajian dan pengupahan dalam sistem akuntansi adalah suatu jaringan prosedur yang berkesinambungan membentuk pola yang baik mulai dari penentuan tarif gaji dan upah hingga pendistribusian gaji dan upah tersebut kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Sistem penggajian dan pengupahan merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya perusahaan karena produktifitas perusahaan juga dipengaruhi oleh bagaimana manajemen menjalankan sistem penggajian dan pengupahan. Sistem penggajian dan pengupahan yang dilakukan perusahaan manufaktur dengan baik merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap pemerintah, selain itu juga dapat menjadi daya tarik bagi karyawan. Sistem penggajian dan pengupahan yang sesuai juga bermanfaat menjaga eksistensi dan keberadaan karyawan agar tetap berada dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan manufaktur dalam menjalankan sistem penggajian dan pengupahan tenaga kerja harus objektif, sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan harus mengetahui indikator yang tepat dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerjanya. Banyak perusahaan menentukan tarif terendah bagi para tenaga kerjanya tidak sesuai indikator yang benar, sehingga hal ini merugikan tenaga kerja.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1       Sistem Penggajian dan Pengupahan Tenaga Kerja yang Baik dalam Perusahaan Manufaktur

            Perusahaan yang baik tentunya harus mempunyai sistem manajemen dan sistem akuntansi yang baik, salah satunya sistem penggajian dan pengupahan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Sistem penggajian dan pengupahan harus objektif bagi seluruh tenaga kerja perusahaan. Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan proses penggajian dan pengupahan tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur. Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan tenaga kerja, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan jabatan, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya,  dan penetapan berbagai tunjanagan kesejahteraan tenaga kerja. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah tenaga kerja perusahaan serta berbagai tunjangan kesejahteraan tanaga kerja. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan penghitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja.

            Sistem yang merupakan jaringan prosedur-prosedur harus dijalankan secara bersama-sama dan bersinergi antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Sebuah sistem, dalam hal ini sistem penggajian dan pengupahan tidak dapat berjalan dengan baik apabila fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi tidak saling bekerja sama.

Sistem penggajian dan pengupahan harus objektif bagi seluruh tenaga kerja perusahaan. Penggajian dan pengupahan dalam sebuah perusahaan tidak boleh tanpa dasar, dasar yang digunakanpun harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan berupa:

1.        dokumen pendukung perubahan gaji dan upah,

2.        kartu jam hadir dan kartu jam kerja,

3.        daftar gaji dan upah

4.        rekap daftar gaji dan rekap daftar upah,

5.        surat pernyataan gaji dan upah,

6.        amplop gaji dan upah,

7.        bukti kas keluar.

Perusahaan yang telah menjalankan sistem penggajian dan pengupahan dengan baik dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang membentuk sistem penggajian dan pengupahan yang telah diterapkan oleh perusahaan bersangkutan. Prosedur-prosedur yang membentuk sistem penggajian dan pengupahan tersebut, terdiri dari:

1.        prosedur pencatatan waktu hadir tenaga kerja,

2.        prosedur pencatatan waktu kerja tenaga kerja,

3.        prosedur pembuatan daftar gaji dan upah tenaga kerja,

4.        prosedur distribusi biaya gaji dan upah,

5.        prosedur pembayaran gaji dan upah.

 Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan penghitungan harga pokok produk. Prosedur pembayaran gaji dan upah tenaga kerja melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur tersebut banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan.

Selain pendistribusian dan pembayaran gaji dan upah tenaga kerja yang diperhatikan, sistem otorisasi pejabat yang berwenang dalam sistem penggajian dan pengupahan juga tidak boleh dilupakan. Pembayaran gaji dan upah harus didasarkan  atas dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah dan pencantuman nama tenaga kerja dalam daftar gaji dan upah harus mendapat otorisasi pejabat yang berwenang, yaitu manajer keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada tenaga kerja yang tidak berhak atau meminailasisasikan terjadinya tertukarnya balas jasa terhadap tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lain.

3.2       Indikator yang Digunakan untuk Menentukan Besaran Gaji dan Upah Tenaga Kerja dalam Sistem Penggajian dan Pengupahan Perusahaan Manufaktur

Gaji dan upah adalah sesuatu hal yang sangat sensitif bagi hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja. Tenaga kerja harus berusaha keras dengan bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak mereka berupa gaji atau upah dari perusahaan. Perusahaan juga harus mampu menjalankan kewajibannya memenuhi hak karyawannya secara objektif. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau tidak mendapatkan haknya, dapat dipastikan keseimbangan antara perusahaan dan tenaga kerja tidak akan terjadi. Proses produksi tidak akan berjalan lancar, kesejahteraan tenaga kerja tidak akan terpenuhi.

Indikator yang jelas merupakan syarat mutlak dalam penentuan gaji dan upah tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur yang memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang baik dan objektif tentunya memiliki indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator yang digunakan dalam penentuan gaji dan upah, adalah:

3.2.1    Jam Kerja Tenaga Kerja

            Penentuan gaji dan upah tenaga kerja dapat didasarkan pada jam tenaga kerja yang berpedoman pada jam kartu kehadiran tenaga kerja dan kartu jam kerja. Perusahaan biasanya telah menentukan berapa besaran balas jasa perjamnya yang akan diberikan kepada tenaga kerja.  Jika jam kerja tenaga kerja semakin panjang, gaji atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja semakin besar. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut mendapatkan tambahan pendapatan.

3.2.2    Prestasi Tenaga Kerja

            Prestasi tenaga kerja dapat diukur melalui produktivitas tenaga kerja dalam memproduksi suatu produk. Gaji atau upah tambahan seperti insenif, bonus sering diberikan terhadap tenaga kerja yang dapat memproduksi produk melebihi standar yang telah ditetapkan oleh manajer produksi dalam perusahaan manufaktur tersebut. Prestasi tenaga kerja juga dapat berwujud prestasi perusahaan yang telah dicapai tenaga kerja, misalnya perusahaan mendapatkan penghargaan dalam penjualan produk, sehingga dapat menaikkan gaji dan upah tenaga kerja.

            Riwayat pendidikan tenaga kerja juga menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran gaji dan posisi tenaga kerja tersebut dalam sebuah perusahaan. Selain itu pengalaman kerja diperusahaan tersebut atau perusahaan lainnya juga memiliki andil yang besar, karena akan berpengaruh terhadap skil dan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat mengangkat prestasi kerja tenaga kerja tersebut dibandingkan dengan tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman kerja sama sekali.

3.2.3    Upah Minimum Kabupaten/Kota

            Gaji dan upah tenaga kerja akan tinggi apabila UMK didaerah tempat kerja tenaga kerja juga tinggi. Upah Minimum Kabupaten/Kota juga berpengaruh dalam penentuan besaran gaji dan upah oleh suatu perusahaan selain dua indikator diatas. Upah minimum kabupaten/kota disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan gaji atau upah minimum yang diterima tenaga kerja didaerah bersangkutan. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi tenaga kerja didaerahnya masing-masing. Besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) merupakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang ditengahi oleh pemerintah. Selain itu, analisis dari para pakar dengan mempertimbangkan KHL (kebutuhan hidup layak), pertumbuhan ekonomi, angka inflasi serta angka pengangguran juga dipertimbangkan dalam penentuan UMK.

            Besar Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berbeda-beda, hal ini dikerenakan kondisi dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur berbeda. Berikut ini adalah tabel UMK se-Propinsi Jawa Timur.

Tabel 3.1 Daftar UMK tiap kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Timur

Nama Kabupaten/ Kota	UMK
Kabupaten Bangkalan	Rp. 850.000
Kabupaten Banyuwangi	Rp. 865.000
Kabupaten Blitar	Rp. 737.000
Kabupaten Bojonegoro	Rp. 870.000
Kabupaten Gresik	Rp. 1.133.000
Kabupaten Jember	Rp. 875.000
Kabupaten Jombang	Rp. 866.500
Kabupaten Kediri	Rp. 935.500
Kabupaten Lamongan	Rp. 900.000
Kabupaten Lumajang	Rp. 740.700
Kabupaten Madiun	Rp. 720.000
Kabupaten Magetan	Rp. 705.000
Kabupaten Malang	Rp. 1.077.600
Kabupaten Mojokerto	Rp. 1.105.000
Kabupaten Nganjuk	Rp. 710.000
Kabupaten Ngawi	Rp. 725.000
Kabupaten Pacitan	Rp. 705.000
Kabupaten Pamekasan	Rp. 925.000
Kabupaten Pasuruan	Rp. 1.107.000
Kabupaten Probolinggo	Rp. 814.000
Kabupaten Sampang	Rp. 725.000
Kabupaten Sidoarjo	Rp. 1.107.000
Kabupaten Sumenep	Rp. 785.000
Kabupaten Tuban	Rp. 935.000
Kota Batu	Rp. 1.105.000
Kota Blitar	Rp. 737.000
Kota Kediri	Rp. 975.000
Kota Madiun	Rp. 745.000
Kota Malang	Rp. 1.079.887
Kota Mojokerto	Rp. 835.000
Kota Pasuruan	Rp. 926.000
Kota Probolinggo	Rp. 810.500
Kota Surabaya	Rp. 1.115.000

           

Upah minimum kabupaten/kota yang berarti gaji atau upah tenaga kerja terima dari perusahaan didaerahnya juga tinggi bukan berarti tingkat kesejahteraan tenaga kerja akut tinggi. Tingkat upah minimum kabupaten/kota yang tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan hidup layak di daerah tersebut juga tinggi. Oleh karena itu pemerintah menetapkan batas minimum gaji dan upah tenaga kerja dengan tujuan kebutuhan hidup sehari-hari seorang tenaga kerja dapat terpenuhi.

BAB 4. PENUTUP

4.1       Kesimpulan

Terbentuknya sistem penggajian dan pengupahan yang baik, akan menghasilkan iklim kerja dalam perusahaan yang kondusif. Tenaga kerja akan dapat memproduksi produk secara maksimal dan perusahaan akan memberi balas jasa sesuai produktivitas tenaga kerja.

Perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa yang baik, selain memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang baik pula, juga harus mendasarkan besaran nilai gaji dan upah bagi karyawannya menggunakan indikator yang sesuai. Hal ini akan membentuk manajemen gaji dan upah dalam perusahaan akan berjalan sesuai koridor.dan cenderung meningkat karena produktifitas tenaga kerja dapat terkontrol.

4.2       Saran

            Setiap perusahaan harus memiliki sistem penggajian dan pengupahan yang baik, karena merupakan salah satu unsur terpenting dalam jalannya kinerja perusahaan. Selain sistem yang baik, penggajian dan pengupahan tenaga kerja harus sesuai indikator yang telah ada dan diatur pemerintah. Hal ini untuk melindungi tenaga kerja dan mempermudah pengawasan terhadap perusahaan.